Trending Topic Rakyat Tolak Keras FPI

Trending Topic Rakyat Tolak Keras FPI

Oleh: Djono W Oesman




Ilustrasi FPI


Rayapos | Jakarta - Trending topic Twitter, Sabtu (30/11/2019) hari ini ada dua. Yakni: #RakyatTolakKerasFPI dan #TolakBrizieqMasukRI.

Sebanyak 52.000 cuitan menggunakan tagar rakyat tolak keras FPI. Inilah cuitan netizen:

@VMalangbong: Apa MENAG buta dan tulisan yahh? Sudah jelas sumber kekacauan di negara ini gerombolan FPI.

#RakyatTolakKerasFPI

@KakekHalal: Kpd MINORITAS ijin pembangunan rumah ibadah DIPERSULIT.

Kpd FPI ijin pembangunan Fentung DIPERPANJANG

Kalau sdh begini Kakek jadi pengen kunyah Celana Cingkrang

@nabil_thaqif: Jadi alasan kenapa surat perizinan lama di terbitkan karena visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

@Airin_NZ: Nah kan..Nah kan Tau kan siapa yg mendukung Perpanjangan Izin FPI

Jln kita sudah tepat. Mendukung pemerintah untuk membubarkan ormas Radikal FPI

Smpe saat ini sy masih yakin & percaya. Bahwa kebenaran itu adlh saat kita berseberangan dgn PKS.

Terganjal AD/ART

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, pemerintah belum bisa terbitkan surat perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

Mahfud MD membenarkan bahwa penerbitan surat izin FPI masih terganjal persoalan AD/ART.

"Sudah diumumkan kan (menurut informasi dari Mendagri Tito Karnavian). Ya itu pengumumannya, begitu," ujar Mahfud kepada wartawan di Auditorium Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Jumat (29/11/2019).

Mahfud kemudian membenarkan pernyataan Mendagri Tito terkait AD/ART ormas FPI.

"Iya. Ya itu pengumumannya. Ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang (surat izin perpanjangan). Ya itu saja," katanya.

Saat ditanya perihal tindak lanjut atas kondisi ini, Mahfud meminta publik menunggu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI relatif memakan waktu lebih lama karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas FPI.

Hal ini disampaikan Tito saat menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

"Tapi, kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di Aceh apakah seperti itu?" kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Selain itu, kata Tito, dalam AD/ART terdapat pelaksanaan hisbah (pengawasan).

Menurut Tito, terkadang FPI melakukan penegakan hukum sendiri, seperti menertibkan tempat-tempat hiburan dan atribut perayaan agama.

Tito khawatir hisbah yang dimaksud FPI adalah tindakan-tindakan tersebut. Karena tindakan razia, sweeping, dan sejenisnya adalah wewenang penegak hukum, bukan Ormas.

Menurut Tito, pelaksanaan hisbah yang dimaksud FPI itu harus dijelaskan agar tidak menyimpang.

"Dalam rangka penegakan hisbah. Nah, ini perlu diklarifikasi. Karena kalau itu dilakukan, bertentangan sistem hukum Indonesia, enggak boleh ada ormas yang melakukan penegakan hukum sendiri," ujarnya.

Tentang visi-misi FPI, disebut pula soal pengamalan jihad. Tito mengatakan, jihad memiliki banyak arti sehingga tafsiran masyarakat bisa beragam.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, surat rekomendasi perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) telah dia serahkan kepada Kemendagri.

Pernyataan Habib Rizieq Soal Jokowi Ilegal

Pernyataan Rizieq Shihab terkait 'Pemerintahan Jokowi Ilegal' menjadi perbincangan oleh sejumlah pihak.

Pada kesempatan ini, kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI) Habib Ali Alatas dan Pegiat Media Sosial Eko Kuntadhi.

Dua tokoh tersebut memperbincangkan pernyataan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab yang menyebutkan Presiden Jokowi adalah ilegal dan juga Pemerintahan Jokowi ilegal.

Berawal dari pembahasan perpanjangan izin ormas, Habib Ali dan Eko Kuntadhi terlibat debat panas dalam acara 'Apa Kabar Indonesia Pagi' TV One pada Selasa (27/11/2019) kemarin.

 Namun, seperti menjilat air liur sendiri (ludah) bahkan merasa terjebak, pihak FPI minta perpanjangan izin resmi untuk Front Pembela Islam (FPI) kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Mendengar hal tersebut, Eko Kuntadhi langsung menyinggung dengan melontarkan pernyataan kepada kuasa hukum FPI Habib Ali Alatas terkait isu pernyataan Habib Rizieq yang dibahas dalam perdebatan itu.

Eko Kuntadhi bertanggapan, kenapa FPI meminta perpanjangan izin ormas kepada pemerintah yang nyatanya menarasikan 'Jokowi atau Pemerintah Jokowi Ilegal', seperti yang disebutkan Habib Rizieq.

Anggota Tim Hukum FPI Ali Alatas pun tak berkutik setelah ditanya Eko Kunthadi soal pernyataan Rizieq Shihab yang menyebut bahwa Presiden Indonesia Jokowi adalah ilegal.

Eko Kunthadi menilai upaya FPI yang kini mengurus perpanjangan izin bertentangan dengan pernyataan Rizieq Shihab.

Ali Alatas yang sempat setuju terhadap pernyataan Habib Rizieq sebut Presiden Jokowi ilegal, sempat meralat ucapannya.

Habib Ali Alatas: Makar Politik, Makar Hukum

Begini cuplikan diskusi antara Eko Kunthadi dengan Habib Ali Alatas:

Eko Kunthadi:

"saya simple aja saya tanya bang Ali, kemarin Habib Rizieq ngomong bahwa presiden kita itu ilegal, setuju gak sama pernyataan itu ?" tanya Eko Kunthadi ke Ali Alatas dikutip dari Apa Kabar Indonesia Pagi TvOne.

Ali Alatas menyatakan setuju pernyataan Rizieq Shihab bahwa Presiden Jokowi ilegal.

"Setuju," jawab Ali Alatas.

Eko Kunthadi lantas menanyakan bila memang setuju Presiden Jokowi ilegal, lalu buat apa mengurus perpanjangan izin FPI.

"Kalau setuju ngapain ngurus yang legal, kalau presidennya ilegal menurut FPI kemudian pemerintahannya ilegal ngapain FPI ngurus-ngurus hal legal ?" kata Eko Kunthadi.

Ali Alatas bengong. Dia sudah terlanjur menjawab setuju pernyataan Haboh Rizieq.

Kemudian Habib Ali Alatas mengatakan: Pernyataan Habih Rizieq (bahwa Pemerintah Indonesia illegal) adalah sikap politik.

"Itu kan ininya, mencampur adukan sikap politik dengan urusan hukum. Itu sikap politik Habib Rizieq, tapi kami tetap sebagai Indonesia sebagai negara hukum kita tetap urus SKT," kata Ali Alatas.

Ali Alatas mengatakan bahwa pernyataan Presiden ilegal merupakan posisi Rizieq Shihab sebagai oposisi.

"Habib Rizieq ini mengambil posisi sebagai oposisi," kata Ali Alatas.

Eko Kunthadi: Oposisi justru masih mengaku keabsahan dari pemerintahan yang dikritiknya. Contohnya, PKS, Gerindra.

Eko Kunthadi: "Oposisi boleh, tapi menyatakan illegal pada pemerintah itu artinya tidak mengakui pemerintahan," kata Eko Kunthadi.

Habib Ali Alatas: "Itu kan tafsiran anda saja."

Eko Kunthadi: "Itu narasinya Habib Rizieq, kok. Dan, anda setuju."

Habib Ali Alatas: "iya itu narasi Habib Rizieq kemudian anda tafsirkan sedemikian rupa."

Tak puas dengan jawaban Ali Alatas, Eko Kunthadi kembali bertanya hal yang sama.

"Tafsirnya gimana ? pemerintahan sekarang legal gak ?" tanya Eko Kunthadi.

Ali Alatas menilai bahwa pertanyaan Eko Kunthadi merupakan jebakan.

Habib Ali Alatas: "Makanya jangan coba menjebak akhrinya penafisran anda. Habib Rizieq mengambil posisi oposisi tidak mendukung pemerintah, mengkritik, kemudian itu posisi politik."

Dilanjut: "Kemudian dicampur adukan dengan posisi hukum, dalam proses hukum administrasi tetap kami tempuh, SKT, buat apa capek-capek kita, berkali-kali kami lengkapi, buat apa kami tempuh itu, sehingga makanya antara politik dengan hukum jangan dicampuradukan sehingga penafsirannya rancu."

Eko Kunthadi kemudian membandingkan posisi oposisi Rizieq Shihab dengan PKS.

Menurut Eko Kunthadi PKS mengakui pemerintahan saat ini.

"Ada PKS yang oposisi , justru opisisi yang pertama dilkaukan adalah pemerintahan legal hingga layak dikritik,

Kalau sikap makar menyatakan pandangan pemerintah ilegal itu makar, beda makar dengan opsisi. tapi kalau makar pemerintahan legal maka harus diganti," kata Eko Kunthadi.

Habib Ali Alatas kemudian menanyakan makar apa yang dimaksud Eko Kunthadi.

Pasalnya menurut Ali Alatas makar terbagi dua, makar politik dan makar hukum.

"Ini istilah makar politik apa makar hukum, makar hukum definitif dan ada proses hukumnya," kata Ali Alatas.

Eko Kunthadi kemudian menanyakan anggapan FPI soal presiden Jokowi.

Eko Kunthadi: "Bagi FPI pemerintahan ini legal apa ga ? sekarang FPI sebagai organisasi."

Habib Ali Alatas: "Kalau kita kejebak gitu akhirnya rancu karena dia mencoba merancukan apa yang sikapnya politik apa yang sifatnya hukum, termasuk makar politik atau kerangka hukum."

Habib Ali Alatas: "Pernyataan Habib Eizieq sebagai oposisi, makar gak secara hukum, kalau mau makar ngapain kita urus SKT," tambah Ali Alatas.

Menurut Eko Kunthadi yang dilakukan FPI untuk memperpanjang izin sangat bertentangan.

Eko Kunthadi: "Kalau FPI mau urus hal yang legal sementara pemerintahannya dianggap illegal ini kan bertentangan, SKT-nya bertentangan, kalau mau diurus diajuin legalitasnya akui dulu yang ngurusnya legal," kata Eko Kunthadi.

Habib Ali Alatas: "Bertentangan ini kan dalam benaknya beliau, ini ada term politik, ada term hukum," kata Ali Alatas.

Eko Kunthadi kembali menanyakan bila secara hukum FPI menganggap Presiden Jokowi ilegal atau legal.

"sekarang secara hukum pemerintahan legal atau tidak ?" tanya Eko Kunthadi.

"maksudnya gimana ? ngapain kita urus SKT, gimane, gimane kan keputusan MK udah ada," kata Ali Alatas. (*)