TIM Batal Dijadikan Hotel, Karena Penolakan Seniman

TIM Batal Dijadikan Hotel, Karena Penolakan Seniman

Oleh: Djono W Oesman




Para direksi yang akan membangun TIM.


Rayapos | Jakarta - Kawasan TIM (Taman Ismail Marzuki) Jakarta akan dibangun hotel bintang lima. Para seniman tak setuju. Pemprov DKI membatalkan. 

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk merevisi desain dan rencana bisnis dalam proyek revitalisasi TIM di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat.

PT Jakpro berjanji dokumen itu akan dipaparkan dua atau tiga pekan kemudian.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz kepada wartawan, Jumat (29/11/2019) mengatakan:

“Kami belum mengambil keputusan karena masih me-review (kaji ulang), ini akan ada new design (desain baru) dan dalam waktu dua minggu atau tiga minggu ke depan dipapar lagi.”

Aziz mengatakan, saat ini DPRD dengan Jakpro terus berkomunikasi dengan para seniman yang ada di sana terkait rencana pembangunan hotel.

Kata dia, proyek revitalisasi TIM merupakan bentuk kepedulian gubernur terhadap majunya kesenian dan kebudayaan di Jakarta.

“Kalau seandainya itu jalan terbaik untuk dibangun yah silakan bangun, tapi kalau tidak dibangun yah nggak usah. Jadi kami masih berupa opsi yang harus didalami lagi dari seluruh stakeholder yang ada,” ujar Abdul.

Menurut dia, rapat ini digelar untuk menyamakan pandangan mengenai revitalisasi TIM.

Dalam rapat sebelumnya, DPRD DKI memangkas usulan pembangunan hotel bintang lima sebesar Rp 400 miliar, pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dari Rp 600 miliar menjadi Rp 400 miliar.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga mengatakan, proyek revitalisasi TIM mendapat banyak penolakan dari para seniman yang ada di sana karena terdapat hotel bintang lima.

Karena itu, rencana pembangunan hotel yang dikemas dengan nama Wisma TIM batal dibangun oleh pelaksana proyek, yakni Wika Gedung.

“Pembangunan hotelnya kami tolak, tapi revitalisasinya tidak. Revitalisasi harus tetap berjalan kami pemerintah telah mengucurkan PMD 2019 sebesar Rp 200 miliar,” kata Pandapotan.

Sementara itu Direktur Utama PT Jakpro, Dwi Wahyu mengatakan, rencana hotel akan dihilangkan, sehingga lembaganya harus mengevaluasi desain yang selama ini telah dibuat.

“Nanti desain yang baru akan kami diskusikan kembali,” kata Dwi. (*)