SERU... Aspirasi Profesi Penilai, Jelang Munaslub MAPPI

SERU... Aspirasi Profesi Penilai, Jelang Munaslub MAPPI




Para pengurus MAPPI ketika berkumpul di Bandung, beberapa waktu lalu. Foto: Ist


Rayapos | Jakarta - Profesi Penilai kini dilanda kegelisahan. Mereka yang tergabung dalam naungan MAPPI (Masyarkat Profesi Penilai Indonesia) gelisah menghadapi Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa).

Penilai, Hari Bujana kepada Wartawan Rayapos mengatakan, Munaslub MAPPI akan digelar 10 Oktober 2019. 

"Undangan sudah disebar. Anggota sekitar lebih dari 3.000 Penilai sudah tahu. Tapi, terjadi kasak-kusuk di mana-mana," tutur Hari.

Ditanya wartawan, mengapa? Dia menjawab: "Ada trik-trik dari pengurus MAPPI. Ujung-ujungnya mereka mempertahankan status quo. Sebagian mereka ingin menguasai MAPPI."

Dijelaskan Hari, jadwal Munas (Musyawarah Nasional) MAPPI sudah ditentukan pada Januari 2020. "Tapi, menjelang Munas, para pengurus menggelar Munaslub dulu."

Apa tujuannya? "Ya, itulah trik. Tipuan. Supaya Munas nanti jadi semacam stempel. Untuk mengesahkan Munaslub yang sudah digelar lebih dulu," jawabnya.

Mengapa perlu ada Munaslub, kalau 2-3 bulan lagi Munas? "Itulah... ada agenda jahat di Munaslub. Supaya nanti saat Munas, tinggal mengesahkan hasil Munaslub."

Apa yang anda maksud agenda jahat? "Sebagian pengurus MAPPI mengubah AD ART yang sudah bagus. Perubahan AD ART akan dibahas di Munaslub," jawabnya.

Bukankah, hal biasa bahwa suatu organisasi mengubah AD ART? "Tentu saja hal biasa, kalau memang ada pasal yang tidak rasional. Atau, misalnya, AD ART diubah untuk menyesuaikan perubahan zaman. Itu boleh. Itu bagus," jawabnya.

Dilanjut: " Nah, ini... AD ART bagus, rasional, relevan dengan zaman, diubah.Yang perubahannya justru tidak rasional."

Bisakah anda jelaskan, AD ART yang anda sebut tidak rasional itu? "Intinya, AD ART itu diubah demi menguntungkan mereka di pemilihan pengurus pada Munas nanti," jawabnya.

Bisakah dijelaskan lebih spesifik? "Itulah yang sekarang jadi bahan kasak-kusuk di antara para Penilai di Indonesia," jawabnya.

Mengapa para anggota MAPPI yang merasa dirugikan tidak protes, beramai-ramai? "Kami akan melawan. Kami akan melawan sikap serakah sebagian pengurus MAPPI yang bernafsu terus menguasai MAPPI. Tapi, kami harus menghimpun kekuatan," jawabnya.

Mengapa begitu? "Ya... kalau kami melawan dengan kelompok-kelompok kecil, apalagi oleh individu-individu Profesi Penilai, maka nasib pekerjaan kami akan dimatikan oleh MAPPI."

Terus, bagaimana publik bisa tahu, bahwa sekarang ada problem di MAPPI? "Maaf... saya harus konsultasi dengan kawan-kawan dulu. Saya sudah ngomong terlalu banyak, ini. Bisa-bisa nasib pekerjaan profesi saya dimatikan MAPPI," tutupnya.

Dia sempat menjelaskan, bahwa kasak-kusuk di kalangan Profesi Penilai dilakukan kelompok-kelompok kecil. Sedang berlangsung pada hari-hari menjelang Munaslub MAPPI pada 10 Oktober 2019.

Katanya, mereka sedang mencari solusi. Targetnya, mencegah potensi kecurangan di Munaslub. Tapi sebaliknya, mereka harus tetap aman berprofesi sebagai Penilai. Bakal seru perlawanan ini.

Susunan pengurus MAPPI sekarang sebagai berikut:

Ketua Umum DPN (Dewan Pengurus Nasional) MAPPI periode 2016-2020 adalah Ir. Okky Danuza, M.Sc, MAPPI (Cert). 

Wakil Ketua Umum 1, Ir M.A. Muttaqin, M.Sc, MAPPI (Cert.) dan Wakil Ketua Umum 2, Ir. Budi Prasojo, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert.).

Sekretaris Jenderal MAPPI adalah Aditya Iskandar D. ST., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert). (*)