Salah Input Lagi, Gaji Penulis Pidato Anies Rp 390 Juta

Salah Input Lagi, Gaji Penulis Pidato Anies Rp 390 Juta

Oleh: Djono W Oesman




Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan


Rayapos | Jakarta - Lagi-lagi, anggaran DKI Jakarta jadi sorotan publik. Dan, lagi-lagi pihak Pemprov DKI Jakarta menyatakan, itu salah input.

Setelah heboh anggaran lem aibon Rp 82 miliar, anggaran pasir untuk anak SD Rp 52 miliar, kini anggaran penulis pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang Rp 390 juta.

Usulan anggaran tersebut terdapat dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020.

Karena menjadi sorotan, Kepala KDHKLN DKI Jakarta Mawardi pun memberikan klarifikasinya.

Menurutnya, itu salah input. Salah memasukan data ke sistem e-budgeting.

Menurutnya, itu imbas dari sistem e-budgeting yang masih menggunakan komponen lama dimana upah juru tulis pidato Gubernur masih berada di angka Rp 5 juta.

Sedangkan, berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1214 Tahun 2019, Anies menetapkan biaya honorarium tenaga ahli non pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk penulis naskah pidato sebesar Rp 8,2 juta per bulan.

Juru tulis juga bertambah dari semula dua orang, jadi empat orang.

Penambahan jumlah penulis naskah pidato empat orang ini pun disebut Mawardi bukan tanpa alasan.

Ia menyebut, jumlah ini telah disesuaikan dengan banyaknya frekuensi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam memberikan sambutan.

Bahkan, para juru tulis pidato ini juga akan menyiapkan naskah bagi jajaran Pemprov DKI yang mewakili Anies memberikan sambutan.

"Melihat frekuensi sambutan pak Gubernur cukup banyak dan tidak hanya pak Gubernur saja, para asisten yang mewakili juga kami siapkan," kata Mawardi.

Mawardi menjamin, anggaran ini tidak akan kembali membengkak bila posisi Wagub DKI telah kembali terisi.

"Kami sudah antisipasi untuk penambahan Wagub nanti tetap empat orang," tuturnya.

Tanggapan Gerindra

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif mengatakan, anggaran tersebut tidak bisa dikategorikan pemborosan. Karena tidak ada pembanding.

"Kita belum cek di kepala daerah lainnya bagaimana," ucapnya, Rabu (6/11/2019).

Fraksi PDIP: 2 Cukup

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyoroti penambahan jumlah  juru  tulis  pidato jadi empat orang.

Menurutnya, tidak ada urgensi dalam penambahan jumlah juru tulis pidato gubernur yang sebelumnya berjumlah dua orang ini.

"Bahwa kita membutuhkan penyusun naskah iya betul. Tapi jumlah ini jadi persoalan," ucapnya, Rabu (6/11/2019).

Terlebih, Gubernur DKI Jakarta  Anies sendiri memerintahakan jajarannya melakukan penghematan.

"SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang lain diminta melalukan penghematan, sedangkan aktivitas yang melekat dengan gubernur itu semua bertambah. Ini kan tidak rasional," ujarnya saat dikonfirmasi.

Gembong pun heran, saat ini anggaran untuk juru tulis pidato gubernur dibebankan kepada APBD.

Padahal, semasa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, anggaran itu menggunakan dana operasional gubernur.

"Di zaman Ahok pakai dana operasional gubernur, jadi tak membebani APBD. Kenapa sekarang mencuat? Karena dibebankan APBD seluruhnya," kata Gembong. (*)