Rusuh di Manokwari, Gedung DPRD Papua Barat Dibakar

Rusuh di Manokwari, Gedung DPRD Papua Barat Dibakar




Gedung DPRD Papua Barat yang dibakar massa, Senin (19/7/2019). Foto: KOmpas TV


Rayapos | Manokwari - Demo berlanjut rusuh di Manokwari, Papua Barat. Gedung DPRD Papua Barat dibakar massa.


Kapolda Papua Barat, Brigjen Herry Rudolf Nahak, berbicara kepada masyarakat, meminta masyarakat tenang. Saling menjaga perdamaian.


Sejumlah massa sejak Senin (19/8/2019) pagi melakukan aksi turun ke jalan di Kota Manokwari.


Mereka memblokade jalanan dan membakar ban-ban bekas.


Brigjen Herry Rudolf Nahak mengajak pendemo untuk tidak melakukan kekerasan. 


Ia menganggap para pendemo adalah mahasiswa yang sudah dewasa.


Warga Papua di Manokwari, Papua Barat, menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakkan ranting pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.


Ruas jalan yang diblokade, yakni Jalan Yos Sudarso, Jalan Trikora Wosi dan jalan Manunggal Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.


Massa melemparkan pecahan botol. Merobohkan papan reklame. Merobohkan tiang traffict light yang berada di pinggir jalan Yos Sudarso.


Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Oknum Aparat, terhadap mahasiswa Papua, di Malang, Surabaya dan Semarang.


Akibat aksi, ruas jalan tersebut lumpuh total. Sejumlah toko dan bank pemerintah tutup. Aparat berada di titik lokasi, untuk mengamankan situasi.


Karo Ops Polda Papua Barat Kombes Pol Moch Sagi mengatakan situasi Manokwari secara umum masih aman dan terkendali.


“Belum ada penetapan status siaga satu. Kita masih berkomunikasi agar aksi ini tidak anarkis,” ujarnya.


Hingga pukul 08.00 WIT, akses jalan Yos Sudarso di perempatan lampu merah Sanggeng, Jalan Trikora Wosi dan beberapa tempat lain masih diblokade warga.


Penyebab Aksi Massa


Gubernur Papua, Lukas Enembe sebelumnya mengatakan, Pemprov Papua menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan, sepanjang dilakukan secara proposional dan profesional, serta berkeadilan.


Walaupun begitu, ia juga meminta aparat keamanan tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan persekusi dan main hakim sendiri oleh kelompok atau individu orang yang dapat melukai hati masyarakat Papua.


Hal ini dikatakannya menanggapi tindakan aparat mengamankan 43 mahasiswa di asrama mahasiswa Papua di Surabaya.


"Pemprov Papua menyatakan empati dan prihatin terhadap insiden yang terjadi di Kota Surabaya, Semarang dan Malang, yang berakibat adanya penangkapan atau pengosongan asrama mahasiswa Papua," kata Lukas kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (18/08/2019).


Enembe menyayangkan adanya tindakan rasis oknum aparat saat upaya penangkapan para mahasiswa tersebut.


Terlebih, hal tersebut terjadi menjelang perayaan HUT ke-74 RI.


"Kita sudah 74 tahun merdeka, seharusnya tindakan-tindakan intoleran, rasial, diskriminatif tidak boleh terjadi di negara Pancasila yang kita junjung bersama," ujar Enembe. "Tindakan rasial di Surabaya sangat menyakitkan," kata Enembe.


Sebelumnya diberitakan, polisi mengangkut paksa 43 mahasiswa Papua ke Mapolrestabes Surabaya, Sabtu (17/8/2019) sore.


Angkut paksa dilakukan setelah polisi menembakkan gas air mata dan menjebol pintu pagar Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.


Wakapolrestabes Surabaya AKBP Leonardus Simarmata mengatakan, mahasiswa Papua tersebut dibawa untuk kepentingan pemeriksaan dalam kasus perusakan dan pembuangan Bendera Merah Putih ke dalam selokan.


Perusakan dan pembuangan Bendera Merah Putih tersebut diduga dilakukan oknum mahasiswa Papua. (*)