Narapidana Boleh Cuti Pulang atau ke Mal

Rayapos | Jakarta – Aneka peraturan direvisi. Ada UU KPK, KIHP dan RUU Kemasyarakatan untuk narapidana. Antara lain, boleh cuti pulang.

Atau, bisa juga cutinya digunakan ke mal. Tapi, tetap diawasi ketat petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 7 dan 9 huruf C, RUU Pemasyarakatan memuat hak tahanan dan narapidana untuk rekreasi.

Dalam Pasal 9 Poin C, diatur mengenai sejumlah hak tahanan, misalnya pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi.

Mereka yang berhak mendapatkan hak tersebut, tertuang dalam pasal 10 ayat 1 huruf d.

Yakni, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

1. remisi;

2. asimilasi;

3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;

4. cuti bersyarat;

5. cuti menjelang bebas;

6. pembebasan bersyarat; dan

7. hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub mengatakan, narapidana berhak mengajukan cuti bersyarat.

Hak tersebut bisa digunakan untuk pulang ke rumah atau ke mal.

"Itu kan sudah ada, di Pasal 10 sudah jelas bahwasanya hak-hak warga binaan itu sudah ada."

"Hak remisi, asimilasi, cuti bersyarat, kemudian bisa pulang ke rumah, itu bagian dari itu semua."

"Terserah kalau dia mau cuti di situ, mau dalam arti dia ke mal juga bisa. Iya kan?"

"Kan cuti. Bisa ngambil cuti, dan didampingi oleh petugas lapas."

"Apa pun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas lapas," jelas Muslim Ayub, Jumat (20/9/2019).

Terkait lamanya cuti, dan peraturan teknis lainnya, menurut Muslim, akan diatur dalam peraturan pemerintah.

"Peraturan Pemerintah PP-nya ini akan keluar nanti dalam bentuk apa cuti itu, berapa lama, akan diatur nanti."

"Kita tidak bisa memastikan cuti itu berapa lama."

"Dalam sebulan itu berapa kali dia cuti, satu tahun berapa kali, itu diatur dalam PP. Kan hanya global saja kita buat aturan itu," tuturnya.

Muslim tidak khawatir bila cuti bersyarat tersebut disalahgunakan oleh narapidana, seperti penyalahgunaan izin berobat.

Ia juga tidak khawatir narapidana dan petugas lapas bekerja sama menyalahgunakan cuti bersama itu.

"Itu tinggal begini aja, tinggal jati diri seorang petugas itu, dia mau bermain di situ atau tidak."

"Sebab, UU ini kita buat dengan segala pemikiran, dalam arti kita enggak berpikir yang lain-lain lah."

"Tergantung implementasi dari petugas itu, mau gimana dia bawanya?"

"Kalau dia melakukan yang tidak baik kan ada aturannya itu dilarang, dia harus siap dengan risiko," paparnya.

Sementara, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami, menanggapi soal revisi UU Pemasyarakatan yang akan disahkan pada rapat paripurna di DPR.

UU Pemasyarakatan yang baru ini, dianggap akan memberi kemungkinan narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi.

Menanggapi hal tersebut, Sri Puguh menyebut revisi UU pemasyarakatan sejalan dengan tujuan restorative justice.

"Semangat revisi UU Pemasyarakatan adalah restorative justice."

"Yaitu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan pelaku tindak pidana dan korbannya," ujar Sri Puguh melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/9/2019).

Menurutnya, restorative justice harus berdasarkan aturan.

Sri Puguh memastikan semua narapidana berhak mendapatkan apa saja sesuai aturan.

"Dalam UU Pemasyarakatan yang baru semua hak kewajiban tahanan dan warga binaan harus dilaksanakan," tutur Sri Puguh.

"Kami tidak boleh lengah, yang menyebabkan ada komplain dari pihak-pihak yang belum mengetahui semangat undang-undang ini," tambah Sri Puguh.

Sri Puguh juga mengatakan, seluruh jajaran Ditjen PAS bekerja keras menyambut pengesahan UU Pemasyarakatan yang baru.

Pihak Ditjen PAS bakal menyediakan SDM untuk menjalankan fungsi-fungsi sesuai diamanatkan dalam revisi UU Pemasyarakatan.

Sri Puguh juga menyebut beberapa fungsi yang akan dijalankan SDM Pemasyarakatan. Salah satunya, peran wali bagi warga binaan.

Selain itu, diperlukan adanya rumah bagi narapidana perempuan yang melahirkan, dan harus membesarkan bayi sampai usia tiga tahun.

"Ini kan perlu ruangan khusus dan petugas khusus untuk mengawasi dan mengayomi."

"Jumlah narpidana melahirkan saat ini 154 ribu orang di seluruh Indonesia, dan jumlahnya terus berubah," beber Sri Puguh. (*)