Jakarta, NY IMG HI 58° LO 56°
IMG-LOGO
Berita Cepat dan Akurat
Gaji Gibran, Seandainya Jadi Wali Kota Solo


Politik

Gaji Gibran, Seandainya Jadi Wali Kota Solo

oleh. Andrew Tito- Senin, 10 Agustus 2020 09:47 WIB
IMG
Gibran Rakabuming Raka

Rayapos | Jakarta - Putera sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, bakal maju ke Pilwakot Solo. Didukung PDIP. Seandainya menang, berapa gajinya sebagai wali kota?

Gibrn (32), ayah dari Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah. Suami dari Selvi Ananda. Kini pengusaha, bos usaha kuliner Chili Pari dan martabak Markobar.

Seandainya Gibran menang Pilwakot, maka gajinya di sekitaran hitungan sebagai berikut:

Gaji Wali Kota

Gaji wali kota diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya. Itu revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.

Disebutkan di PP, Gaji pokok kepala daerah setingkat wali kota ditetapkan sebesar Rp 2,1 juta per bulan. Sementara, Gaji pokok wakil wali kota Rp 1,8 juta per bulan.

Masih ditambah sejumlah tunjangan yang besarannya di atas gaji pokok.

"Selain Gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000.

Tunjangan wali kota, ada tunjangan jabatan yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Besaran tunjangan jabatan wali kota Rp 3,78 juta per bulan. Sementara tunjangan jabatan wakil wali kota Rp 3,24 juta per bulan.

Ada lagi, tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan BPJS Kesehatan, dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.

Biaya Operasional

Selain tunjangan, kepala daerah juga mendapatkan biaya penunjang operasional bulanan.

Besaran tunjangan ini berbeda-beda setiap daerah, disesuaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tunjangan operasional wali kota di atas Rp 100 juta per bulan.

Itu diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Besarnya biaya penunjang operasional wali kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

- PAD sampai dengan Rp 5 miliar, maka tunjangan operasional paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen dari PAD.

- PAD Rp 5 sampai 10 miliar, maka tunjangan operasional paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi 2 persen dari PAD

- PAD Rp 10 sampai 20 miliar, maka tunjangan operasional paling rendah Rp 250 juta dan paling tinggi 1,5 persen dari PAD 

- PAD Rp 20 sampai 50 miliar, maka tunjangan operasional paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi 0,8 persen dari PAD

- PAD Rp 50 sampai 150 miliar, maka tunjangan operasional paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi 0,4 persen dari PAD

Kota Solo atau Surakarta memiliki PAD tahun 2019 sekitar Rp 2 triliun atau tepatnya Rp 2.012.861.148.959.

Artinya, dana operasional Wali Kota Solo paling kecil Rp 600 juta dan paling tinggi Rp 3 miliar per tahun. (*)