Jakarta, NY IMG HI 58° LO 56°
IMG-LOGO
Berita Cepat dan Akurat
63 % Warga Jabar Semula Tidak Miskin, Jadi Rawan Miskin


Peristiwa

63 % Warga Jabar Semula Tidak Miskin, Jadi Rawan Miskin

Rabu, 29 April 2020 21:41 WIB
IMG
Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan kesiapan distribusi bantuan sosial bagi warga. Foto: Wartakota

Rayapos | Bekasi - Pandemi Covid-19 memiskinkan orang. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut 63 persen warga tidak miskin, jadi rawan miskin.


Pihaknya kini mendata. Agar pemberian bantuan sosial tepat sasaran.


Seperti yang diungkapkan di akun Instagram-nya, @ridwankamil pada Rabu (29/4/2020):


Pendataan warga untuk mendapatkan bansos masih banyak yang invalid.


"Dinamika Bansos. Terdapat 1,7 juta data KK yang diinput ternyata invalid alias ngaco. Masalah utama tentang bantuan yang belum datang, terdapat di data yang diajukan dari daerah banyak yang bermasalah," kata Ridwan Kamil.


Jadi, lanjutnya, sebelum ada aparat di daerah yang marah-marah, Ridwan Kamil mempersilakan instrospeksi.


Kenapa semangat mengisi nama warganya namun masih banyak tanpa alamat domisili atau nomor KTP atau NIK-nya tidak ada.


"Terjadi lompatan luar biasa, warga yang dibantu bansos melompat dari 9 juta jiwa sebelum covid menjadi 38 juta jiwa setelah covid. Jadi, 63 persen warga Jawa Barat kelas menengah jatuh pada garis rawan miskin," jelasnya.


Dalam datanya, terlampir, data terakhir per 28 April 2020 terdapat 9,4 juta KK yang dengan kerumitannya harus dibagi ke dalam sembilan pintu bantuan.


Itulah kenapa menurut Ridwan Kamil, provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab di dua pintu dari sembilan pintu bantuan.


Dengan memilih turun duluan dari tanggal 15 April 2020 kepada yang warga datanya sudah bersih dan clear.


"Tujuh pintu bantuan lainnya adalah tanggung jawab penerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten. Bantuan kemensos mulai tanggal 20 April. Bantuan Kemen Desa baru mulai tgl 27 April," jelasnya.


Sementara itu, Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie bingung terkait polemik pembagian bansos di Kabupaten Sukabumi.


Diketahui, para kepala desa di Sukabumi ramai-ramai menolak bantuan sosial dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena sejumlah hal.


Dalam sebuah rekaman video yang viral sejak Selasa (27/4/2020) kemarin, sejumlah kades memberikan deklarasi penolakan.


"Kami Kepala Desa se Kabupaten Sukabumi, dengan ini menyatakan menolak bantuan sosial dari gubernur dikarenakan tidak tepat sasaran dan (tidak) tepat waktu," demikian isi deklarasi dari video itu.


Marzuki pun mempertanyakan, siapa yang harus disalahkan dalam masalah tersebut.


Ia juga berharap, masalah bisa dapat segera diselesaikan agar bansos itu bisa segera didistribusikan kepada warga.


"Kalau sudah seperti ini siapa yg salah...?? Semoga bisa diselesaikan dg baik," tulis Marzuki seraya mengunggah video itu.


Tumpang tindih data


Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penolakan dari para kepala desa di Kabupaten Sukabumi, Selasa (28/4/2020).


Para kepala desa tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi ini meminta penundaan penyaluran Bansos Pemprov Jabar karena masih adanya tumpang tindih dalam data penerima.


Rencananya pendistribusian bantuan berupa sembako terhadap warga terdampak Pandemi Covid-19 mulai dilaksanakan hari ini.


'Bukan menolak bantuannya tapi menunda penyalurannya hingga batas waktu yang tidak ditentukan," kata Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi Deden Deni Wahyu kepada wartawan, Selasa (28/4/2020).


Deden menilai pendataan bagi para penerima Bansos Pemprov masih terjadi tumpang tindih sehingga penyalurannya bisa tidak tepat sasaran.


Hal tersebut bila tetap dilaksanakan malah dapat menimbulkan konflik.


"Data belum tepat sasaran dan masih banyak data yang tumpang tindih juga ternyata," ujar Kepala Desa Sukakerasa Kecamatan Parakansalak itu


Dihubungi terpisah, Wakil Ketua I Apdesi Kabupaten Sukabumi Ojang Sopandi menjelaskan para kepala desa menolak kaitan dengan penyaluran Bansos Pemrov Jabar karena tumpang tindih data yang diberikan.


"Kami perlu validasi data lagi, dan kami juga meminta Pemkab Sukabumi agar memberikan data yang sudah valid dan usulan dari desa harus terakomodir semua," jelas Ojang yang juga Kepala Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes


Ojang mengatakan penyaluran Bansos Pemprov Jabar ini ditolak dulu sementara tidak akan diberikan kepada masyarakat.


Penundaan ini juga sambil menunggu bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, kabupaten hingga desa.


"Agar tidak terjadi gejolak pada masyarakat dan kecemburuan sosial makanya penyaluran bantuan dalam kaitan Pandemi Covid-19 ini harus disalurkan bersama-sama," kata dia


"Kami berharap Mei ini bisa disalurkan semuanya secara bersama-sama. Kami berharap dengan disalurkan bareng-bareng tidak terjadi kecemburuan sosial," sambung Ojang. (*)