Jakarta, NY IMG HI 58° LO 56°
IMG-LOGO
Berita Cepat dan Akurat
Kejam, Pegawai Honorer Jelambar Mandi Got Demi Perpanjang Kontrak


Peristiwa

Kejam, Pegawai Honorer Jelambar Mandi Got Demi Perpanjang Kontrak

Minggu, 15 Desember 2019 14:00 WIB
IMG
Belasan orang pegawai honorer Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat, masuk got kotor sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja tahun 2020. Foto: Ist

Rayapos | Jakarta - Mandi air got kotor dilakukan belasan orang. Videonya viral. Ternyata semua yang mandi adalah pegawai honorer. Sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja di tahun 2020.

Syarat itu dikeluarkan Lurah Jelambar, Jakarta Barat, Agung Triatmojo. Kini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta sedang memeriksa Lurah Jelambar, Agung Triatmojo beserta .

Agung Triatmojo dan jajaran diperiksa, karena diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Hukum Disiplin PNS.

Pemeriksaan itu berkaitan dengan viralnya video yang menayangkan belasan pegawai honorer di wilayah setempat masuk got berisi air keruh sebagai syarat perpanjangan kontrak di tahun 2020 mendatang.

Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir kepada wartawan, Minggu (15/12/2019) mengatakan:

“Seluruh panitia dan Lurah selaku Kepala Unitnya sedang di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari Tim Gabungan Inspektorat dan BKD, baik dari tingkat provinsi maupun tingkat wilayah kota Jakarta Barat.”

Perbuatan Agung diduga melanggar karena sikapnya dianggap tidak manusiawi dan tidak mencerminkan pegawai pemerintah yang bertugas melayani masyarakat.

Agung beserta jajarannya telah diperiksa sejak pekan lalu.

“Kami mendapat laporan dari pejabat wilayah dalam hal ini Wali Kota Jakarta Barat, yang kemudian kami tindaklanjuti dengan menggali keterangan dari yang bersangkutan,” ujar Chaidir.

Chaidir mengaku belum bisa memutuskan jenis sanksi yang akan diberikan kepada Agung.

Sebab keputusan ada di tangan pimpinannya dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Hasil pemeriksaaan nanti akan diserahkan kepada pimpinan sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Hukum Disiplin PNS,” katanya.

“Apabila hasil BAP disimpulkan bahwa dugaan terhadap Indisipliner, atasan langsung akan menjatuhkan hukuman disiplin dari tingkat ringan sampai berat, berupa pembebasan jabatan sebagai lurah,” tambahnya. (*)