Jakarta, NY IMG HI 58° LO 56°
IMG-LOGO
Berita Cepat dan Akurat
Diprotes PSI, Ruang Terbuka Hijau Pluit Jadi Pusat Kuliner


Hukrim

Diprotes PSI, Ruang Terbuka Hijau Pluit Jadi Pusat Kuliner

oleh. Andrew Tito- Kamis, 30 Juli 2020 16:03 WIB
IMG
Ruang Terbuka Hijau di Pluit, Jakarta Utara dijadikan pusat kuliner, sedang ditinjau anggota DPRD DKI Jakarta.

Rayapos | Jakarta - Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pluit Karang, Penjaringan, Jakarta Utara, ternyata dijadikan tempat jual makanan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak, Pemprov DKI menyegel lokasi jualan kuliner itu.

Sampai kini, proyek pusat kuliner yang berada di ruang terbuka hijau (RTH) Pluit itu masih berjalan, walaupun terdapat pertentangan dari sejumlah fraksi di DPRD DKI dan masyarakat sekitar.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi mengaku terkejut saat melakukan sidak lapangan ke RTH Pluit tersebut.

Pasalnya, kata Viani Limardi, pembangunan pusat kuliner di RTH Pluit itu masih terus berlangsung.

Padahal PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) selaku pemegang proyek tersebut telah memberikan surat peringatan kepada pelaksana proyek yaitu PT Prada Dika Niaga pada 15 Juni 2020.

Surat itu berisi soal penghentian sementara proses pembangunan pusat kuliner di lahan RTH sekitar 2,3 hektar tersebut.

"Bahkan saat melakukan sidak, kami dihalang-halangi oknum dan dilarang untuk masuk ke lokasi," kata Viani Limardi berdasarkan keterangan pers, Kamis (30/7/2020).

"Setelah beradu mulut ternyata terbukti pembangunan terus berjalan padahal izinnya sudah dicabut,” ujar Viani yang juga menjadi Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.

Viani menjelaskan, pembangunan area kuliner bernama Pluit Culinary Park oleh PT Prada Dhika Niaga  terbukti melanggar aturan.

Alasannya, proyek itu dibangun di atas area RTH Muara Karang.

Selain itu, lokasi pembangunan berada di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang dapat membahayakan warga sekitar saat beraktivitas di area tersebut.

“Kami kerap mendapatkan pengaduan masyarakat tapi setelah dua kali sidak tidak ada perubahan, pembangunan terus dilanjutkan."

"Pemprov DKI harus tegas dan segera menyegel lokasi tersebut,” katanya.

Dalam pengaduan yang diterima, masyarakat menilai pembangunan itu  merugikan warga Pluit dan Muara Karang yang bergantung pada RTH Muara Karang untuk mengantisipasi banjir.

Bahkan warga telah secara swadaya membangun rumah pompa untuk mengatasi banjir rob ataupun banjir kiriman yang selalu mengancam pemukiman mereka.

Viani menuturkan, meski telah mengeluarkan peringatan, namun tidak ada pengawasan atau tindakan tegas dari JUP atau PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku induk perusahaan pemegang proyek.

"Harusnya surat peringatan jangan sekedar administratif, harus langsung mengecek di lapangan dan segera segel proyek agar dihentikan," katanya.

Viani meminta Pemprov DKI mengkaji ulang pemberian izin PT Prada Dhika Niaga yang telah mengabaikan surat peringatan dan perintah penghentian pembangunan proyek.

"Kami memperingatkan dengan keras agar PT Prada Dhika Niaga segera menghentikan pekerjaan proyek sekarang juga,” katanya lagi.

Sebelumnya, PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) mengaku kecolongan pembangunan kawasan kuliner yang dibangun mitra kerjanya, PT Prada Dika Niaga.

Tanpa ada pemberitahuan kepada JUP, Prada Dika Niaga mulai membangun kawasan kuliner di RTH di tiga RW Jalan Pluit Karang Indah Timur, Penjaringan, Jakarta Utara seluas 2,3 hektar.

Direktur Utama PT JUP Achmad Fauzi mengaku, dia tak tahu bahwa Prada Dika Niaga telah mulai membangun kerangka bangunan berlantai dua sejak beberapa bulan lalu.

“Sejak tiga bulan lalu kami kan memang menerapkan WFH (work from home) atau bekerja dari rumah, jadi tidak memantau situasi di lapangan,” kata Fauzi saat rapat klarifikasi dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Lalu, Fauzi  meminta kepada mitra kerjanya untuk menghentikan sementara proyek tersebut karena masih berpolemik.

Saat itu sempat ada penolakan warga dan Fraksi PDIP terkait rencana pembangunan kawasan kuliner di RTH tersebut.

“Saya minta stop sebetulnya, jujur saja, tapi mereka keberatan untuk berhenti. Kalau akan memang ada pengerjaan, tolong dirapikan dulu nanti dibicarakan dulu keluar jalannya seperti apa,” ujar Fauzi. (*)