Jakarta, NY IMG HI 58° LO 56°
IMG-LOGO
Berita Cepat dan Akurat
Inilah Daftar Leasing Pemberi Keringanan Kredit


Bisnis

Inilah Daftar Leasing Pemberi Keringanan Kredit

oleh. Djono W. Oesman- Minggu, 05 April 2020 13:24 WIB
IMG
Ilustrasi

Rayapos | Jakarta - Otoritas Jasa keuangan (OJK) merilis daftar perusahaan leasing yang memberika keringan kredir kepada para debitur yang terdampak Corona.

Menurut OJK, dalam daftar perusahaan leasing beri keringanan kredit, ialah perusahaan leasing yang telah setuju beri restruktirisasi atau kelonggaran kredit bagi para debitur yang terdampak virus corona.

Kelonggaran kredit diberikan sejalan dengan Perturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan Countercyclical.

Dengan diterbitkannya aturan tersebut, debitur yang terdampak virus corona akan dapat menikmati kelonggaran kredit.

Kelonggaran kredit dapat diberikan oleh bank atau perusahaan leasing dalam beberapa bentuk.

Mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, hingga pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot mencatat sudah banyak perusahaan leasing yang sepakat untuk menjalankan kebijakan tersebut.

"Berikut beberapa pengumuman resmi dari perusahaan pembiayaan. Jangan percaya info pengumuman hoaks yang beredar," ujar Sekar dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (5/4/2020).

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyebutkan, anggota perusahaan leasing yang terdaftar menawarkan 3 bentuk restrukturisasi kredit bagi para debitur.

Yakni, perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran, dan jenis keringanan lain yang ditawarkan oleh perusahaan leasing.

Adapun perusahaan leasing yang memberikan kelonggaran kredit sampai dengan tanggal 5 April 2020 adalah:

    FIF Group

    WOM Finance

    Mandir

    Tunas Finance

    CSUL Finance

    BAF, ACC

    Aditama Finance

    AEON Credit Service

    ALIF

    ABC Finance

    Armada Finance

    BCA Multifinance

    BCA Finance

    Beta Inti Multi Finance

    BFI Finance

    BRI Finance

    Buana Finance

    Bukopin Finance

    Cappela Multidana

    CIMB Niaga Finance

    CITIFIN Multifinance

    Danasupra Erapacific

    Hasjirat Multifinance

    IMFI

    Indosurya Finance

    IBF

    IAF Multifinance

    Maybank Finance

    Mandiri Utama Finance

    Multindo Auto Finance

    MNC Leasing

    Rama Multi Finance

    Procar Finance

    Wuling Finance

    Smart Finance

    Amanah Finance

    Andalan Finance

    Asiatic Multifinance

    Buana Multidana

    Cat Financial

    Kreditplus

    IFS

    Mega Finance

    MNC Finance

    Saison Indonesia

    Sinar Mas Multifinance

    Suzuki Finance.


Sebelumnya Ketua Umum APPI, Suwandi Wiratno, mengatakan, pengajuan permohonan keringanan bisa dilakukan dengan persyaratan.

Mulai dari terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 10 miliar.

Pekerja sektor informal atau pengusaha UMKM.

Syarat lainnya adalah tidak memiliki tunggakan sebelum 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona.

Juga pemegang unit kendaraan atau jaminan.

Suwandi bilang, ada juga kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.

Tata cara pengajuan keringanan ini berlaku mulai 30 Maret 2020.

Bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan restrukturisasi.

Bahkan bisa dilakukan dengan mengisi formulir yang diunduh dari website resmi perusahaan pembiayaan.

Selanjutnya pengembalian formulir dilakukan melalui e-mail.

Kemudian persetujuian akan diinformasikan oleh perusahaan pembiayaan melalui e-mail.

Setelah proses itu untuk nasabah yang mendapatkan persetujuan keringanan agar lakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perjanjian restrukturisasi yang telah disepakati bersama.

Hotmat Paris: Bagaimana Membedakannya?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang penangguhan kredit dinilai Hotman Paris tidak jelas.

Bukan hanya tidak mengatur tentang kredit dari leasing dan kredit bagi kendaraan bermotor, syarat penangguhan kredit pun dinilainya berpotensi memicu masalah.

Sebab dalam peraturan tersebut, disebutkan pihak yang berhak menikmati penangguhan kredit selama wabah virus corona adalah masyarakat yang terdampak langsung dari virus corona.  

Hal terseut disampaikan Hotman Paris lewat akun instagramnya @hotmanparisofficial, pada Kamis (2/4/2020).

Dalam postingannya, Hotman Paris mengulas sejumlah poin mendasar yang kini dipertanyakan masyaraklat.

Poin tersebut antara lain, soal status kredit kendaraan bermotor dari leasing apakah turut ditangguhkan angsurannya.

"Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 sepertinya ditujukan terhadap kredit bank, di sini tidak diatur sama sekali kredit kendaraan bermotor dan leasing," jelas Hotman Paris.

Selain itu, syarat dan golongan masyarakat yang berhak diberikan penangguhan kredit.

"Menurut peraturan ini yang dapat menikmati restrukturisasi kredit dari bank adalah kredit mikro yang jumklahnya maksimum Rp 10 miliar," jelas Hotman Paris.

"Cuma ada syaratnya, hanya debitur yang terkena dampak corona," tambahnya.

Terkait hal tersebut, Hotman Paris mempertanyakan mekanisme dalam penangguhan kredit kepada masyarakat.

Sebab menurutnya sangat sulit untuk membedakan orang yang terdampak langsung virus corona atau sebaliknya.

"Pertanyaannya kepada Bapak OJK, bagaimana anda dapat membedakan mana debitur yang kena dampak corona, mana yang tidak?," tanya Hotman Paris.

"Ini bisa menimbulkan masalah nanti kalau ini tidak diperjelas!," tegasnya.

Hotman Paris pun menginggung soal Keputusan Presiden (Kepres) nomor 11 Tahun 2020 yang diterbitkan Presiden RI Joko Widodo beberapa hari lalu.

Dalam ketentuan tersebut, disebutkan Indonesia tengah berstatus darurat kesehatan secara nasional. 

"Bukannya bapak Presiden telah mengeluarkan Kepres Nomor 11 Tahun 2020 yaitu menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease," jelas Hotman Paris.

"Artinya secara nasional Presiden mengakui bahwa terjadi kegawatdaruratan kesehatan masyarakat karena corona," ungkapnya.

"Jadi mohon peraturan OJK ini ditinjau kembali agar pelaksanaannya nanti jangan jadi masalah. Salam Hotman Paris," 

Dalam postingannya, Hotman Paris mengaku terus mendapatkan pertanyaan yang beriulang terkait penangguhan kredit yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Menjawab pertanyaan masyarakat, Hotman Paris mengaku telah mempelajari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang penangguhan kredit tersebut.

Berdasarkan peraturan tersebut, dirinya pun menyimpulkan bahwa kredit yang bisa ditangguhkan adalah kredit yang berasal dari bank, bukan dari leasing.

"Salam dari kediaman Hotman Paris, tadi malam sampai pagi ini ratusan orang menanya kepada saya, apakah peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 mereka dapat kelonggaran pembayaran kredit?," ungkap Hotman Paris.

"Saya sudah membaca peraturan ini, ternyata peraturan ini disebutkan hanya mencakup kredit-kredit yang disalurkan oleh bank, di sini disebutkan beberapa jenis bank, tidak disinggung (kredit) tentang leasing," jelasnya.

Maka, Hotman Paris meminta kepada Pemerintah Pusat untuk segera menyusun dan mensahkan peratiuran penangguhan kredit khusus leasing.

"Jadi kredit anda, kredit kendaraan bermotor atau mobil dari leasing perlu dibuatkan kembali peraturan yang khusus mencakup tentang leasing," ungkap Hotman Paris.

"Karena di peraturan OJK ini sama sekali tidak mencakup tentang leasing," tegasnya.

Terkait hal tersebut, Hotman Paris meminta kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani agar segera menerbitkan peraturan terkait penangguhan kredit kendaraan bermotor pribadi. 

"Memohon perhatian kepada Ibu Menteri Keuangan agar segera dibikinkan juga, diterbitkan juga bagaimana kredit kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi yang didapatkan dari leasing?," jelasnya di akhir tayangan.

Penangguhan Kredit Resmi Diberlakukan

Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait penangguhan kredit bagi pengemudi ojek online (ojol), supir taksi, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta nelayan memicu polemik di masyarakat.

Menjawab problematika tersebut, Jokowi menegaskan penangguhan kredit bagi warga kelangan menengah kebawah akan berjalan efektif mulai April 2020.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam teleconference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Selasa (31/3/2020) siang.

Teleconference yang disiarkan secvara langsung tersebut pun diunggah ulang oleh Hotman paris lewat akun instagramnya @hotmanparisofficial; pada Selasa (31/3/2020).

Dalam video yang dibagikan Hotman Paris, Jokowi menegaskan dirinya telah menerima salinan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait relaksasi pembayaran kredit bagi pengemudi ojol, supir taksi, UMKM dan nelayan.

Penangguhan kredit sebagai bentuk kompensasi atas pelemahan ekonomi imbas wabah virus corona itu ditegaskannya akan berjalan efektif mulai April 2020.

"Sudah saya konfirmasi ke OJK, dimulai di bulan April ini sudah efektif, saya juga telah menerima peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, khusus yang berkaitan dengan kridit tadi," ungkap Jokowi sembari menunjukkan sebundel berkas yang dipegangnya.

"Artinya sekali lagi, bulan April ini sudah bisa berjalan," tegas Jokowi.

Pernyataan Jokowi menggelitik Hotman Paris.

Dirinya menyebutkan pihak perbankan ataupun leasing dapat mempelajari peraturan OJK terkait penangguhan kredit selama setahun bagi pengemudi ojol, supir taksi, UMKM dan nelayan. 

"Para debitur jumlah kredit kecil? Cari dan pelajari peraturan ojk ini," tulis Hotman Paris.

Postingan Hotman paris pun menuai pro dan kontra.

Banyak dari masyarakat berpendapat kebijakan penangguhan kredit tersebut tdak akan berlaku di masyarakat.

Mereka pun menyinggung soal pernyataan Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman yang menegaskan, relaksasi kredit lebih diutamakan kepada masyarakat yang sudah dinyatakan sebagai pasien positif Covid-19.

Penangguhan Kredit Khusus Pasien Positif Virus Corona

Diberitakan sebelumnya, Fadjroel Rachman menegaskan relaksasi kredit lebih diutamakan kepada masyarakat yang sudah dinyatakan sebagai pasien positif Covid-19.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020.

"Sasaran utama penerima POJK adalah individu yang telah positif Covid-19 baik yang telah isolasi di Rumah Sakit dan yang melakukan isolasi mandiri," kata Fadjroel, Minggu (30/3/2020).

Oleh karena itu, Fadjroel menegaskan, bukan berarti seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah akan mendapatkan bantuan relaksasi kredit ini.

"Prioritas bantuan berdasar POJK adalah pelaku UMKM yang sudah tidak mampu lagi mengangsur bunga dan pokok pinjamannya sebagai dampak Covid-19," kata dia.

Fadjroel menambahkan, debitur baru akan mendapatkan relaksasi setelah melalui tiga proses.

Pertama, debitur wajib mengajukan restrukturisasi ke bank secara online.

Kemudian, bank akan melakukan penilaian untuk menentukan debitur terdampak atau tidak terdampak, baik langsung atau tidak langsung, didasari historis pembiayaan dan kondisi terkini lainnya.

Setelah itu, bank membuat keputusan.

"Realisasi berbagai skema relaksasi tersebut berada dalam prosedur dari bank, hasil identifikasi atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid-19," ucap Fadjroel.

Meski Cicilan Ditangguhkan karena Covid-19 Fadjroel melanjutkan, ada tujuh industri utama yang diprioritaskan dalam bantuan stimulus restrukturisasi kredit dari bank ini, yakni pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.

Relaksasi kredit bisa dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu dan pengurangan tunggakan pokok.

Selin itu, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

"Masyarakat harus memiliki kesadaran dan kepekaan dan itikad baik dalam pelaksanaan kebijakan ini," sambung dia.

Kabar Baik dari Jokowi

Kebijakan relaksasi kredit sebelumnya diumumkan Presiden Jokowi pada Selasa (24/3/2020) lalu.

Menurut Jokowi, relaksasi ini juga berlaku bagi pengendara ojek, supir taksi hingga nelayan yang memiliki cicilan kendaraan.

Jokowi pun mengingatkan bank atau pun industri keuangan non bank untuk tidak mengejar-ngejar cicilan.

"Bank dan industri keuangan non bank dilarang kejar-kejar angsuran apalagi menggunakan debt collector, itu dilarang," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Jokowi memastikan aparat kepolisian tidak akan segan-segan menindak industri keuangan yang melanggar ketentuan tersebut.

"Saya minta Kepolisian mencatat," kata dia.

Ojol Gigit Jari

Namun setelah pernyataan Jokowi itu, pengemudi ojek online tetap didatangi debt collector.

Salah satunya Latifah, warga Condet, Jakarta Timur, mengaku didatangi debt collector pada Jumat (27/3/2020) kemarin.

Latifah sudah menunjukkan video pernyataan Jokowi yang menjanjikan penangguhan cicilan kepada debt collector itu.

Namun, debt collector tersebut tetap bersikeras melakukan tagihan dan mengancam akan menarik kendaraan.

Latifah bukan satu-satunya pengemudi ojek online yang masih harus berhadapan dengan pihak leasing.

Setidaknya hal tersebut yang disampaikan Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono.

Igun menyebut, banyak anggotanya masih ditagih cicilan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan pasca-pidato Jokowi.

Igun mengatakan, setelah pernyataan Presiden Jokowi pada Selasa (24/3/2020) itu, sejumlah anggotanya sudah mendatangi bank atau pun perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan penangguhan cicilan.

Namun, mereka justru ditolak karena perusahaan beralasan belum mendapat pemberitahuan resmi terkait pernyataan Jokowi tersebut.

"Leasing juga mengeluarkan surat bahwa mereka ini belum dapat acuan atau pemberitahuan resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," kata Igun kepada wartawan, Jumat (27/3/2020). (*)