Jakarta, NY IMG HI 58° LO 56°
IMG-LOGO
Berita Cepat dan Akurat
Inggris Bakal Tangguhkan Kerjasama Ekstradisi dengan Hongkong


Eropa Amerika

Inggris Bakal Tangguhkan Kerjasama Ekstradisi dengan Hongkong

Senin, 20 Juli 2020 16:17 WIB
IMG
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan keputusan penangguhan tersebut.

RAYAPOS | JAKARTA – Inggris berencana menangguhkan kerjasama ekstradisi dengan Hongkong, akibat memburuknya hubunganya dengan Cina. Senin (20/07/2020) WIB. Hal tersebut dipicu oleh sikap Cina yang melakukan intervensi terhadap negara kota itu.

Dikutip dari Times and Daily Telegraph, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan keputusan penangguhan tersebut.

Namun pihak Kementerian Luar Negeri Inggris hingga saat ini belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait rencana tersebut.

Sebelumnya beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada telah lebih dahulu melakukan penangguan kerjasama ektradisi. Sedangkan Selandia Baru hingga saat ini masih melakukan peninjauan atas pemberlakukan opsi tersebut.

Pihak Inggris mengecam tindakan keras Cina terhadap Hongkong, mereka juga prihatin terhadap perlakuan pemerintah negeri Tirai Bambu kepada kelompok etnis Uighur di sekitar Xianjiang.

PBB dan beberapa Lembaga Hak Asasi Manusia mengatakan setidaknya sekitar 1 juta warga etnis Uighur telah ditahan di kamp-kamp yang dibuat oleh Pemerintah Cina.

Sedangkan pihak Pemerintah Cina mengatakan bahwa kamp-kamp tersebut merupakan pusat pelatihan keterampilan yang mereka buat untuk menghindarkan warga dari paham-paham ekstrimis.

Dilansir dari BBC, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan bahwa pada dasarnya mereka menginginkan hubungan yang harmonis dengan Cina. Namun perlakuakn Cina yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia kemudian membuat mereka harus mengambil sikap tegas.

"Kami ingin hubungan positif [dengan China] tetapi kami tidak bisa melihat perilaku seperti itu dan tidak menyebutnya," kata Menteri Luar Negeri.

(**)