Kejati Maluku mulai telusuri kasus terminal transit Passo

@Rayapos.com | Ambon: Menelisik kasus dugaan korupsi proyek mangkrak Terminal Transit di Desa Passo, Kecamatan Baguala, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengundang 9 orang saksi untuk dimintai keterangan.

Mega proyek menghabiskan keuangan daerah dan negara dengan total Rp 55.000.344.985 dan mulai dikerjakan dari tahun 2007 hingga 2015 itu, pernah ditelusuri oleh Kejaksaan Negeri (kejari) Ambon, namun tak jelas hasilnya.

Kasus ini kemudian diambil alih oleh Kejati Maluku, dengan mengundang 9 orang saksi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon dan Provinsi Maluku.

Saat dikonfirmasi oleh wartawan, di Ambon, Jumat (21/4), Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie.Penkum) dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Samy Sapulete,SH, membenarkan informasi itu.

”Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku telah melakukan pemanggilan terhadap 9 orang saksi namun dalam pemeriksaanya Rahmadani bersama Jaksa Penyidik Kejati Maluku hanya melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi dan 1 orang saksi lainnya sempat ditunda pemeriksaanya untuk dilakukan pemeriksaan pada Selasa depan. Karena ada berkas yang harus disiapkan oleh satu orang saksi tersebut,” ujarnya.

Terminal transit Passo, tegasnya, dibangun di atas lahan sekitar 5 Ha itu dibangun untuk mengalihkan semua Angkutan Kendaraan Dalam Provinsi (AKDP) ke lokasi dimaksud, guna mengurai kemacetan di pusat Kota Ambon.

Awalnya, proyek direncanakan tuntas tahun 2010 lalu, tapi molor hingga saat ini.

Tahun 2007, Pemkot Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7 milyar lebih untuk pembangunan tahap awal, berupa pembebasan lahan, penggusuran dan pembersihan lokasi.

Tahun 2008, Pemkot Ambon kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12 milyar pembangunan tahap ke II berupa penimbunan, pekerjaan dasar dan penimbunan serta pengecoran tiang pancang.

Tahun 2009, Pemkot Ambon kembali menyediakan dana sebesar Rp 14 milyar untuk pekerjaan tahap III berupa pengecoran lantai dan sebagian dinding beton gedung terminal, yang ditangani PT Reminal Utama Sakti.

Tahun 2010, rencana pembangunan tahap IV dengan anggaran Rp 21 milyar untuk penyelesaian gedung A, batal terwujud karena Pemkota Ambon mengalami defisit anggaran, dan pekerjaan pun tertunda hingga tahun 2014.

Apalagi, Pemkot Ambon selalu mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada kucuran anggaran tambahan untuk perampungan mega proyek tersebut, namun  tak pernah ditindaklanjuti.

Tahun 2014, Pemkot Ambon kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 milyar untuk pembangunan tower terminal.

Tahun 2015, Pemerintah pusat baru menyiapkan anggaran untuk kelanjutan pembangunan dengan mengalokasikan Rp 4 milyar lebih, guna merampungkan beberapa bagian gedung di dalam terminal, di antaranya ruang tunggu, kantin, ruang monitoring, dan ruang loket.

Penyelesaian gedung terminal transit Passo tersebut, kembali dipercayakan kepada PT Reminal Utama Sakti dengan masa kontrak sampai Desember 2015.

Tahun 2016, Pemprov Maluku juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 milyar lebih untuk membangun pagar setinggi 2.5 meter mengelilingi terminal, dengan kontraktror pelaksana PT Polaris Jaya Sakti.

Selain itu, materi pemeriksaan atas dugaan korupsi dimaksud, enggan dikomentarinya.

”Mengenai materi-materi pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan terminal transit Passo yang saat ini telah ditangani oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku saya belum bisa berkomentar banyak,pasalnya permasalan ini masih dalam permintaan keterangan penyelidikan oleh Jaksa Penyidik Kejati Maluku, untuk itu kita serahkan semuanya untuk pihak penyidik Kejaksaan untuk mengorek keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang diperiksa dalam kasus ini,” pungkasnya.

BAGIKAN