Kebijakan mencabut pendidikan agama di sekolah akan menjerumuskan Presiden Jokowi

Foto: Lubbock Avalanche-Journal

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melontarkan wacana yang mengagetkan anggota DPR dalam rapat kerja Komisi X DPR RI tanggal 13 Juni. Mendikbud mengatakan pendidikan agama di sekolah bisa diambil dari madrasah diniyah, masjid, pura atau gereja. Jadi tidak perlu lagi ada pendidikan agama di sekolah.

Pemikiran Mendikbud Muhadjir Effendi ini cukup beralasan. Pendidikan agama dapat diberikan di tempat-tempat ibadah masing-masing agama. Bisa juga dengan memanggil guru-guru agama dari masjid, gereja, pura atau vihara dan mengajarkan pendidikan agama di sekolah-sekolah.

Di negara tetangga kita Singapura, pendidikan agama tidak lagi diajarkan di sekolah. Mereka menganggap agama adalah urusan pribadi dan bukan urusan sekolah atau negara.

Pandangan para pengambil kebijakan di Singapura cukup beralasan. Agama adalah urusan pribadi. Bukan urusan negara. Lee Kuan Yew bahkan berpendapat bahwa pendidikan agama justru bisa menimbulkan masalah. Pendapat ini tentu dapat dimengerti. Pendidikan agama yang tidak diajarkan dengan benar bisa menimbulkan radikalisme.

“Agama saya yang paling benar, hanya agama saya yang menjamin orang bisa masuk surga.” Pemikiran seperti itu bisa terbentuk jika pendidikan agama hanya diajarkan dari sudut tertentu. Yang kemudian terjadi adalah perasaan superior akan agamanya. Agama saya yang paling unggul. Berikutnya sangat mudah timbul bibit permusuhan dengan orang dari latar belakang agama berbeda.

Pertanyaannya sekarang adalah strategiskah pendidikan Agama dicabut dari kurikulum sekolah di masa pemerintahan Jokowi? Apa dampak yang ditimbulkan jika kebijakan ini dilakukan?

Dihapuskannya pendidikan agama dari kurikulum sekolah sudah pasti akan menimbulkan implikasi politik. Indonesia adalah bangsa agamis. Taat beragama. Identitas berdasarkan Agama bahkan bisa mengalahkan identitas kebangsaan. Jadi kebijakan yang keliru menyangkut agama bisa berakibat fatal.

Jika pencabutan pendidikan agama dari kurikulum sekolah dipaksakan, itu akan sangat berdampak buruk bagi kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan mudah lawan-lawan politik akan mendiskreditkan Jokowi sebagai orang yang anti agama. Anti Islam.

Bukan hanya anti agama, Jokowi bisa diserang dengan issue anti Pancasila. Ya, anti Pancasila. Karena sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan menghapuskan pendidikan agama dari kurikulum sekolah, Jokowi akan di cap anti Pancasila.

Jika sudah terbentuk opini Jokowi anti Agama, anti Islam dan anti Pancasila, akan sangat mudah Jokowi dikalahkan dalam Pemilu 2019.

Jadi jangan main-main dengan issue agama. Ahok “dikalahkan” oleh issue agama di Pilkada DKI. Jangan sampai karena masalah Pendidikan Agama di sekolah membuat kepemimpinan Jokowi terganjal ditengah jalan.

Penulis: Yerry Tawalujan M.Th, adalah Koordinator dari organisasi Forum Kita Semua Bersaudara. Ia juga aktif sebagai pemerhati berbagai isu kebangsaan terkini. Bersama keluarga, ia berdomisili di Jakarta.

BAGIKAN