Fadli Zon: revisi UU KPK tak dibahas di rapat Bamus

rayapos.com - fadli Zon - Partai Gerindra - cawapres - penegakan hukum
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon (Foto: Istimewa)

@Rayapos.com | Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan bahwa wacana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus).

Menurut politisi partai gerindra ini, pada rapat tersebut hanya dibahas mengenai surat masuk dan penjadwalan pembahasan sejumlah Undang-Undang.

“Enggak ada dalam rapat Bamus. Enggak ada itu ngobrol-ngobrol saja,” ujar Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3).

Sosialisasi revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan Badan Keahlian DPR (BKD) menuai pro kontra di sejumlah kampus seperti Universitas Sumatera Utara.

Penolakan atas sosialisasi revisi UU KPK dianggap hal wajar. Namun, sosialisasi ini hanya upaya untuk menyerap masukan dari masyarakat soal wacana revisi UU KPK.

“Kan namanya sosialisasi itu diskusi dilakukan oleh BKD, menjadi tugasnya. Waktu itu presiden sendiri yang meminta untuk dilakukan sosialisasi. Belum sampai tahap lebih lanjut,” ungkapnya.

Selain penolakan di tahap sosialisasi, ternyata ada pula fraksi partai yang meminta agar revisi UU KPK dicabut dari daftar tunggu Prolegnas.

Kendati begitu, Fadli mengingatkan semangat dari revisi UU KPK adalah memperbaiki aturan main soal penyadapan, pengawasan dan kinerja penyidik dalam mengungkap korupsi.

“Itu kan juga sah-sah saja, tapi belum ada usulan resmi dari fraksi-fraksi yang ada untuk mencabut dari longlist,” tukasnya.[*]

BAGIKAN