Emmy Hafid: isu reklamasi sengaja digiring demi kepentingan politik

Proyek reklamasi pantai Jakarta (foto: Istimewa)

@Rayapos.com | Jakarta: Juru bicara bidang lingkungan hidup, pasangan calon nomor 2 Ahok-Djarot, Emmy Hafid, melihat isu reklamasi yang sengaja digulirkan, adalah demi kepentingan Pilkada DI Jakarta.

Menurut mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), reklamasi 17 pulau dengan sengaja digiring oleh lawan-lawan politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), untuk mencemarkan nama baik gubernur non aktif tersebut.

“Sebagai seorang gubernur, Basuki Purnama tidak bisa menghentikan reklamasi,” kata Emmy di Rumah Pemenangan Basuki-Djarot, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Maret 2017.

 

Emmy yang pernah menjadi Direktur Eksekutif Walhi untuk dua periode, yakni 1996-1999 dan 1999-2001, mengatakan, lawan politik pasangan Basuki-Djarot mengangkat isu bahwa proyek reklamasi 17 pulau itu dianggap hanya untuk mengakomodir kepentingan pengembang saja.

“Kami ingin meluruskan beberapa pemberitaan reklamasi yang mungkin terlupa karena isunya banyakan pilkada dari pada yang sebenarnya. Itu yang seharusnya kita pikirkan,” ujar Emmy.

Lanjut dijelaskan oleh Emmy, Ahok dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak bisa menghentikan proyek reklamasi. Hal ini dikarenakan, proyek itu telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta kemudian ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012.

“Ahok sebetulnya hanya bertindak sebagai eksekutor dari keppres tersebut,” kata Emmy yang status Facebook-nya penuh dengan kampanye bagi pemenangan pasangan Ahok-Djarot dan melemahkan pasangan calon lainnya.

Emmy juga mengungkapkan kalau reklamasi sudah berjalan sejak 1970-an. Salah satu contoh reklamasi yang telah dilakukan di Jakarta adalah pembangunan Taman Impian Jaya Ancol, Dunia Fantasi, Pantai Mutiara, dan Green Bay.

“Reklamasi Pantai Utara Jakarta itu rencana sejak lama, tapi setelah itu ganti presiden. Itu sebetulnya proyek nasional. Gubernur DKI hanya eksekutor. Sementara, rencana dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Ditanyakan perihal kabar yang sengaja sering dikedapankan oleh aktivis sosial dan lingkungan bahwa proyek reklamasi menyingkirkan nelayan. Padahal oleh pemerintah disebutan kalau reklamasi itu memberdayakan dan menata pembangunan di pantai utara.

“Kalau jadi reklamasi, rakyat Jakarta itu untung. Nelayan tidak disingkirkan tapi diberdayakan dan ditata dan sanitasi dibangun. Muara Angke yang jadi pusat perikanan besar, akan jadi yang terbesar dan modern,” pungkasnya..

BAGIKAN