DD-ADD 249 desa di Halsel masih belum disalurkan

@Rayapos.com | Ambon: Belum dirampungkannya Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPMJDes) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes), menyebabkan Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Desa (ADD) tahun 2017 untuk 249 desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), belum bisa dikucurkan.

Maluku Utara (Malut) sebesar Rp 250 milyar belum disalurkan pemerintah kabupaten setempat ke masing-masing desa.

Saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (21/3), dari Ternate, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BMPD) Halsel, Dahrun Kasuba, membenarkan informasi tersebut.

Hingga saat ini, jelasnya, pihaknya masih menunggu dokumen-dokumen dimaksud dimasukkan oleh masing-masing desa.

Sementara total anggaran untuk ke-249 desa tersebut mencapai Rp 249 milyar.

Menurutnya, jika dokumen-dokumen dimaksud sudah dimasukkan, selanjutnya akan dievaluasi oleh bersama-sama BPMD dengan Bappeda setempat.

Sehingga, paling lambat awal bulan April 2017 seluruh DD dan ADD sudah bisa disalurkan pihaknya.

Salah satu penyebab terlambatnya penyelesaian dokumen RPMJDes dan APBDes, tegasnya, yakni  lemahnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di tingkat desa.

Karena itu, adanya pendamping desa diharapkan bisa membantu mengatas kelemahan SDM tingkat desa dimaksud.

Sementara, terangnya, pihaknya intens melakukan peningkatan kualitas aparat desa melalui kegiatan pelatihan dan studi banding ke daerah lainnya, seperti di Pulau Jawa untuk mempelajari aparat desa maupun masyarakat setempat dalam pengelolaan DD dan ADD.

Selain itu, tambahnya, keberadaan DD dan ADD di Halsel sejak tahun 2015 dan 2016, turut memberi kontribusi besar bagi kemajuan 249 desa di kabupaten itu, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Bahkan, DD dan ADD itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktrur misalnya membangun jalan, dermaga, poliklinik desa dan kantor desa, yang selama ini belum dapat diakomodir melalui oleh Pemkab Halsel akibat keterbatasan dana APBD.

Sementara untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Halsel, tambahnya, baru akan direalisasikan pada tahun 2017.

Pasalnya, Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum pembentukan BUMDes itu baru dikeluarkan pada awal tahun 2017 ini.

BAGIKAN