Dana Desa diembat, gedung PAUD Kilang dijadikan perisai

@Rayapos.com | Ambon: Berbagai trik dan akal bulus dijalankan para pelaku korupsi untuk mengamankan niat jahatnya.

Kali ini indikasi penggelapan Dana Desa (DD) terjadi di Negeri Kilang, Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel), Kota Ambon.

Keterangan warga lokal, DD tahun 2016 diterima Negeri Kilang sebesar Rp 800 juta, namun terkesan dimanipulasi oleh aparat Pemerintah Negeri setempat.

Salah satu contoh manipulasi yakni pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Gedung ini merupakan bantuan LSM asal Brazil yang intens terlibat dalam masalah pendidikan dan sementara berkantor di Jakarta.

Namun saat pemeriksaan realisasi DD dilakukan, aparatur pemerintahan Negeri Kilang justru melaporkan gedung ini dibangun dengan menggunakan alokasi DD sebesar Rp 300 juta.

Warga Kilang, Ronny (nama samaran), menjelaskan pembangunan gedung ini sudah dilakukan sejak tahun 2014 silam, namun oleh yang bersangkutan dilaporkan pembangunannya menggunakan DD tahun 2016.

”Pembangunan gedung dari LSM Brasil ini untuk anak-anak, karena pihak gereja mengajukan proposalnya dan diresponnya. Di 2014 bangunan dibangun untuk anak-anak, karena anak-anak belajar di teras rumah warga, kemudian dibuatlah bangunan yang hingga kini bangunannya belum selesai, dan kemudian pihak Pemerintah Negeri Kilang memanfaatkannya seakan dibangun menggunakan Rp. 300 juta DD 2016 senilai Rp. 800 juta,” ujarnya.

Penggunaan Rp 300 juta itu untuk pembelanjaan semen 50 sak, hexaboard 32 lembar, tegel 80 dos ukuran 40×40, dan kayu rep 5cmx7cm ukuran 2 m sekitar 3 kubik.

Di lain sisi, jelasnya, jalan setapak yang dibangun menggunakan DD 2016 sebesar Rp 150 juta, kini terlihat sudah mengalami kerusakan.

Sementara material pasir yang digunakan merupakan aset negeri itu sendiri.

Begitupun dengan program pemberdayaan masyarakat di Negeri Kilang yang dibiayai DD 2016.

”Bukan saja program pemberdayaan masyarakat dan biaya anak-anak berprestasi yang fiktif, tetapi ada juga program pembangunan sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bermasalah, karena bahan-bahan bangunan yang dibelanjakan hanya terlihat tipu muslihat semata, dan mengelabui masyarakat,” terangnya.

Diharapkan untuk pihat yang berwajib untuk mengusut kasus yang terjadi di Negeri Kilang, dengan menggunakan DD 2016 sebesar Rp.800 juta bagi beberapa program fiktif.

”Kami menduga ada indikasi untuk meraup keuntungan dari DD 2016 senilai Rp.800 juta tersebut. Bagaimana tidak? Dana Rp. 33 juta diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat kelompok papalele tidak dibayarkan alias fiktif. Dan juga anak berprestasi Rp. 6 juta bagi 6 orang tidak pernah dibayar, tapi dalam laporan telah dibayar masing-masing anak Rp. 1 juta, itupun fiktif. Karena yang bayar adalah pihak gereja sebesar Rp. 200 ribu,” pungkasnya.

BAGIKAN