2018, program SKPD Maluku harus lebih sentuh masalah kemiskinan

@Rayapos.com | Ambon: Angka kemiskinan di Maluku tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 19,26% dari tahun sebelumnya 19,36%.

Begitupun dengan angka pengangguran tahun 2016 turun menjadi 7,05% dari 9,93% di tahun sebelumnya.

Semakin berkkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran itu, harus terus diimbangi dengan program kerja yang menyentuh langsung dengan masalah kemiskinan itu sendiri di dalam masyarakat.

Karenanya, seluruh SKPD Pemprov Maluku wajib mengintensifkan program yang mampu mengentaskan kemiskinan warga di Bumi Raja-raja ini.

Demikian ungkap Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Zeth Sahuburua, saat membuka Forum Gabungan SKPD Provinsi Maluku (Promal)  tahun 2017, di Ambon, Selasa (21/3).

”Saya minta ada perhatian serius dan melakukan intervensi program kemiskinan di tahun 2018. Baik dari Sumber dana APBD maupun APBN. Dengan menggunakan Data Kemiskinan ”by name by address”,  yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),  sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Atas kinerja pembangunan di daerah Maluku yang perlu diapresiasi antara lain pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2016 sebesar 6,48%, atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02%.

”Inflasi Maluku tahun 2016 mencapai 3,25 persen masih tinggi dari inflasi nasional 3,02 persen atau selisih sekitar 0,23 persen. Meski demikian angka ini masih berada di bawah target (4,93-5,43 persen) makro road map inflasi kita di tahun 2016,” jelasnya.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), diharapkannya bekerja keras untuk mengendalikan inflasi di Kota Ambon dan Kota Tual, sehingga ke depan Maluku bisa berada di bawah inflasi nasional.

Capaian di tahun 2016 itu, jelasnya, bukan langsung menjadikan Pemprov Maluku beserta seluruh SKPDnya menjadi terlena.

Karena itu, tegasnya, penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 ini, mengambil tema ”Mendorong investasi yang didukung pembangunan infrastruktur dan SDM dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas”.

Menopang tema tersebut, terangnya, maka wajib dilaksanakan 8 prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan inovasi daerah, peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Ditambah peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha, peningkatan ketahanan pangan, penataan ruang, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan, serta pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana, serta peningkatan reformasi birokrasi,  pemantapan demokrasi,  keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian.

”Saya harap, masing-masing prioritas pembangunan tersebut diturunkan dalam masing-masing fokus,  dengan demikian forum gabungan ini dapat memberikan penguatan pada masing-masing SKPD,” pungkasnya.

BAGIKAN